newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 19 Oktober 2026 – Lembaga survei Indopol menyoroti Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam penilaian mengenai kiprah menteri perempuan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam temuan yang disampaikan Indopol, Meutya disebut sebagai sosok menteri perempuan yang paling menonjol. Penilaian tersebut menjadi bagian dari gambaran persepsi publik terhadap figur-figur yang menduduki jabatan strategis di kabinet. Perhatian terhadap Meutya berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam mengelola sektor komunikasi dan transformasi digital nasional. Meski demikian, penilaian terhadap figur menteri perlu dibedakan dari pengukuran keberhasilan kebijakan yang menjadi tanggung jawab kementeriannya.
Posisi Meutya sebagai Menkomdigi menempatkannya pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi digital, keamanan informasi, akses internet, dan pengawasan ruang digital merupakan sejumlah persoalan yang mendapat perhatian luas. Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki tanggung jawab dalam mendukung pengembangan infrastruktur komunikasi sekaligus membangun ekosistem digital yang aman. Berbagai kebijakan di sektor tersebut dapat memengaruhi aktivitas pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, dan komunikasi masyarakat. Kondisi ini membuat kinerja kementerian menjadi salah satu aspek yang dapat diamati dalam penilaian terhadap pejabat publik.
Survei Indopol yang dilakukan pada 13–17 Oktober 2026 mencatat sebanyak 29,6 persen responden memilih Meutya Hafid dalam kategori menteri perempuan paling menonjol. Penilaian tersebut diperoleh melalui pengumpulan jawaban responden mengenai figur perempuan dalam Kabinet Merah Putih. Hasilnya menunjukkan bahwa Meutya memiliki tingkat keterlihatan yang cukup tinggi di antara responden survei. Namun, kategori tersebut mengukur persepsi terhadap figur menteri, bukan penilaian menyeluruh atas capaian kementerian. Karena itu, hasil survei perlu dibaca sesuai dengan indikator yang digunakan.
Dari sisi wilayah, persentase responden yang memilih Meutya tercatat sebesar 56,6 persen di Bali dan Nusa Tenggara, sedangkan di Pulau Jawa mencapai 30,5 persen. Berdasarkan kelompok usia, responden Generasi X berusia 44 hingga 59 tahun mencatat persentase 47,1 persen. Penilaian juga muncul dari responden laki-laki sebesar 31,1 persen dan perempuan sebesar 28,1 persen. Sementara berdasarkan pendidikan, persentase pemilih Meutya pada kelompok lulusan sarjana ke atas mencapai 34 persen. Perbedaan angka tersebut memperlihatkan variasi persepsi menurut karakteristik responden.
Indopol turut mengukur persepsi masyarakat terhadap kemampuan anggota kabinet ketika tampil dalam forum internasional. Dalam kategori tersebut, Meutya memperoleh pilihan 21,8 persen responden. Penilaian itu mencakup kesan publik terhadap penampilan dan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris. Pengalaman Meutya sebagai mantan jurnalis dan Ketua Komisi I DPR RI menjadi bagian dari latar belakang profesionalnya sebelum menjabat sebagai menteri. Meski demikian, hasil survei mengenai penampilan di forum internasional tetap merupakan persepsi responden dan bukan pengukuran langsung kemampuan diplomasi.
Dalam kategori komunikasi kebijakan, Meutya memperoleh pilihan 15,4 persen responden sebagai menteri yang dinilai komunikatif. Angka tersebut berada di bawah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang memperoleh 34,8 persen. Salah satu kebijakan yang tercatat dalam ingatan responden adalah pengaturan penggunaan media sosial bagi anak. Isu perlindungan anak di ruang digital menjadi perhatian karena berkaitan dengan risiko paparan konten berbahaya, perundungan siber, dan eksploitasi daring. Pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah, penyelenggara platform digital, sekolah, serta keluarga.
Di tengah penilaian terhadap figur menteri, survei Indopol juga mencatat tantangan komunikasi pemerintah secara keseluruhan. Sebanyak 56,8 persen responden memberikan penilaian negatif terhadap cara pemerintah menyampaikan kebijakan, sedangkan 38,6 persen memberikan penilaian positif. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterlihatan seorang pejabat belum tentu sejalan dengan kepuasan masyarakat terhadap komunikasi pemerintah secara umum. Kejelasan informasi, konsistensi penyampaian, dan keterbukaan terhadap pertanyaan publik tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Evaluasi komunikasi kebijakan diperlukan agar masyarakat dapat memahami tujuan serta dampak program pemerintah.
Survei Indopol melibatkan 1.000 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki akses internet di 38 provinsi. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan metode quota sampling, sehingga hasilnya menggambarkan jawaban kelompok responden yang terjangkau melalui metode tersebut. Karena sampelnya bukan sampel probabilitas, hasil survei tidak dapat langsung digeneralisasikan kepada seluruh penduduk Indonesia dengan margin kesalahan statistik seperti survei acak. Temuan mengenai Meutya Hafid menjadi gambaran persepsi sebagian masyarakat terhadap figur menteri perempuan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Penilaian terhadap kinerja pemerintah secara lebih menyeluruh tetap memerlukan pengamatan terhadap hasil kebijakan, kualitas pelayanan, dan dampaknya bagi masyarakat.
