newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 17 September 2026 – Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyerukan langkah bersama di tingkat Uni Eropa untuk menghadapi kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Tajani menilai tindakan yang hanya dilakukan masing-masing negara memiliki dasar hukum dan dampak yang lebih terbatas dibandingkan kebijakan bersama Uni Eropa. Menurutnya, kerangka Eropa memungkinkan langkah terhadap individu maupun organisasi yang terlibat dalam kekerasan diterapkan secara lebih konsisten. Italia juga menyoroti sumber pendanaan serta aktivitas ekonomi yang dinilai mendukung tindakan pemukim ekstremis. Pemerintah Italia sebelumnya telah mendukung beberapa putaran sanksi Uni Eropa terhadap individu dan organisasi terkait. Tajani menegaskan bahwa tujuan kebijakan tersebut adalah menghentikan kekerasan sekaligus menjaga peluang penyelesaian konflik melalui solusi dua negara.
Seruan tersebut disampaikan Tajani ketika berbicara di hadapan parlemen Italia pada Rabu, 16 September 2026. Ia mengatakan pendekatan nasional saja berpotensi mudah dihindari apabila tidak diikuti kebijakan serupa oleh negara-negara Eropa lainnya. Perbedaan aturan di antara negara anggota juga dapat mengurangi efektivitas pembatasan terhadap individu maupun kegiatan ekonomi yang menjadi sasaran. Karena itu, Italia memilih mendorong keputusan melalui mekanisme Uni Eropa. Tajani menyebut kerangka hukum dan politik Uni Eropa sebagai instrumen yang lebih efektif untuk menghasilkan dampak nyata. Roma akan melanjutkan pembicaraan dengan negara anggota lain mengenai kemungkinan langkah tambahan.
Italia sebelumnya mendukung tiga putaran tindakan terhadap pemukim Israel dan organisasi yang dikaitkan dengan aktivitas mereka. Tajani mengatakan negaranya juga termasuk pihak yang mendukung pembahasan paket berikutnya di tingkat Eropa. Bentuk tindakan dapat diarahkan secara khusus kepada individu maupun organisasi yang dinilai bertanggung jawab atas kekerasan atau mendukung aktivitas tersebut. Pendekatan terarah dipandang berbeda dari langkah ekonomi yang berdampak secara luas terhadap masyarakat Israel. Sikap tersebut sejalan dengan posisi Italia yang sebelumnya berhati-hati terhadap penghentian hubungan perdagangan Uni Eropa dengan Israel secara keseluruhan. Pemerintah Italia memilih menekankan tindakan yang ditujukan kepada pihak tertentu daripada pembatasan menyeluruh.
Uni Eropa sendiri telah menerapkan langkah pembatasan terhadap sejumlah pemukim ekstremis dan organisasi pendukungnya. Pada Mei 2026, Dewan Uni Eropa menambahkan empat entitas dan tiga individu ke dalam daftar sanksi berdasarkan rezim sanksi HAM global Uni Eropa. Mereka dikenai tindakan karena dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran HAM serius dan sistematis terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Langkah tersebut mencakup pembekuan aset dan pembatasan lain sesuai ketentuan rezim sanksi yang berlaku. Dewan Uni Eropa menyebut kekerasan pemukim ekstremis serta perluasan permukiman sebagai persoalan yang telah berulang kali mendapatkan perhatian lembaga-lembaga Eropa. Pembahasan mengenai kemungkinan penambahan pihak yang dikenai tindakan juga terus berlangsung.
Tajani juga menegaskan penolakannya terhadap perluasan permukiman Israel di wilayah Tepi Barat. Menurutnya, perkembangan tersebut dapat semakin mempersempit ruang bagi tercapainya solusi politik jangka panjang antara Israel dan Palestina. Pemerintah Italia tetap menyatakan dukungan terhadap kerangka dua negara yang hidup berdampingan dalam damai dan aman. Dari sudut pandang Roma, kekerasan terhadap warga sipil dan perluasan permukiman menjadi faktor yang dapat memperumit upaya diplomasi. Tajani sebelumnya juga meminta pemerintah Israel mengambil tindakan untuk menghentikan kekerasan pemukim. Italia pada saat yang sama mempertahankan hubungan diplomatik dengan Israel dan Palestina serta berupaya menjaga ruang komunikasi dengan berbagai pihak di kawasan.
Persoalan permukiman di Tepi Barat telah lama menjadi salah satu isu utama dalam konflik Israel-Palestina. Israel menguasai Tepi Barat sejak perang 1967, sementara status wilayah dan pembangunan permukiman menjadi sumber perselisihan internasional. Sebagian besar komunitas internasional memandang permukiman Israel di wilayah pendudukan bertentangan dengan hukum internasional, sedangkan pemerintah Israel menolak sejumlah interpretasi hukum tersebut. Ketegangan semakin meningkat ketika kekerasan melibatkan warga sipil Palestina maupun pemukim Israel. Kondisi keamanan yang memburuk juga dapat mendorong perpindahan penduduk dan meningkatkan tekanan terhadap komunitas lokal. Perbedaan pandangan mengenai kebijakan permukiman terus menjadi bagian penting dalam diplomasi internasional terkait konflik tersebut.
Dorongan Italia untuk menggunakan mekanisme Uni Eropa juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga konsistensi kebijakan di antara negara anggota. Kebijakan yang berbeda-beda dapat menimbulkan celah dalam penerapan pembatasan perjalanan, transaksi keuangan, maupun pembekuan aset. Langkah bersama memungkinkan negara anggota menggunakan kerangka hukum yang sama terhadap individu atau organisasi yang telah ditetapkan. Namun, kebijakan luar negeri Uni Eropa sering membutuhkan proses negosiasi panjang karena negara anggota dapat memiliki pendekatan berbeda terhadap Israel dan Palestina. Perbedaan tersebut terlihat dalam berbagai pembahasan mengenai perdagangan, sanksi, dan hubungan diplomatik dengan Israel. Italia memilih mendorong kesepakatan Eropa agar tindakan yang dihasilkan memiliki cakupan lebih luas.
Tajani sebelumnya menegaskan bahwa keputusan terkait sanksi terhadap pemukim sebaiknya dibuat bersama di tingkat Uni Eropa. Sikap itu kembali disampaikan setelah sejumlah negara mengambil langkah nasional terhadap perdagangan atau individu yang terkait dengan kekerasan pemukim. Italia berpendapat koordinasi diperlukan agar kebijakan tidak menciptakan perbedaan aturan di pasar internal Eropa. Roma juga membedakan antara tindakan terhadap pemukim yang terlibat kekerasan dengan kebijakan yang dapat berdampak lebih luas terhadap hubungan ekonomi dengan Israel. Pendekatan tersebut memperlihatkan upaya Italia menjaga tekanan terhadap pelaku kekerasan tanpa memutus saluran diplomasi dengan pemerintah Israel. Pembahasan mengenai bentuk tindakan tambahan akan bergantung pada kesepakatan negara-negara anggota Uni Eropa.
Bagi Uni Eropa, perkembangan di Tepi Barat berkaitan langsung dengan upaya mempertahankan kemungkinan penyelesaian dua negara. Kekerasan terhadap warga sipil, perluasan permukiman, dan perpindahan paksa menjadi sejumlah persoalan yang mendapat perhatian dalam pembahasan kebijakan luar negeri Eropa. Langkah pembatasan digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap individu dan organisasi yang dinilai terlibat dalam pelanggaran. Pada saat yang sama, diplomasi tetap diperlukan karena sanksi saja tidak dapat menyelesaikan persoalan politik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Negara-negara Eropa memiliki hubungan politik dan ekonomi yang berbeda dengan Israel sehingga pembentukan sikap bersama membutuhkan kompromi. Seruan Italia menunjukkan adanya dorongan agar perbedaan tersebut tidak menghambat tindakan terhadap kekerasan di Tepi Barat.
Italia selanjutnya akan melanjutkan konsultasi dengan mitra-mitranya di Uni Eropa mengenai kemungkinan tindakan tambahan. Tajani menempatkan penghentian kekerasan pemukim dan pembatasan ekspansi permukiman sebagai bagian dari upaya mempertahankan prospek perdamaian. Pemerintah Italia tetap mendukung penyelesaian dua negara sebagai kerangka politik jangka panjang bagi Israel dan Palestina. Langkah di tingkat Uni Eropa diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat serta penerapan yang lebih seragam dibandingkan kebijakan nasional yang berdiri sendiri. Namun, bentuk dan cakupan kebijakan berikutnya tetap harus melalui proses pembahasan di antara negara anggota. Perkembangan tersebut akan menjadi salah satu bagian dari agenda diplomasi Eropa dalam merespons situasi di Tepi Barat.
