Jakarta, 16 November 2026 – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggelar kegiatan bedah buku bertajuk Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengevaluasi perjalanan lembaga sejak dibentuk pada Oktober 2024. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Kemenimipas, Jakarta, Senin (16/11/2026), tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti ke-2 Kemenimipas pada 19 November mendatang. Buku setebal 151 halaman itu memuat berbagai perubahan kelembagaan, capaian program, serta tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian dan pemasyarakatan. Sekretaris Jenderal Kemenimipas Asep Kurnia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi tidak cukup dinilai dari pembentukan organisasi baru maupun banyaknya program yang dijalankan. Menurutnya, perubahan harus dapat diukur melalui peningkatan kinerja dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan, termasuk anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, perwakilan Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, serta akademisi Universitas Indonesia. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan M. Maulana Bungaran menekankan pentingnya perubahan budaya kerja, profesionalisme aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam kesempatan itu, Kemenimipas memaparkan pelaksanaan 13 program akselerasi pada 2025 yang dilanjutkan dengan 15 program aksi pada 2026. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung agenda prioritas nasional, mulai dari penguatan pelayanan publik hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Forum bedah buku juga dimanfaatkan untuk memperoleh masukan mengenai efektivitas kebijakan serta langkah perbaikan yang diperlukan pada tahun-tahun mendatang.
Di bidang keimigrasian, Kemenimipas mencatat sejumlah perkembangan melalui digitalisasi pelayanan dan penyederhanaan regulasi. Penggunaan sistem All Indonesia dilaporkan telah mencapai 18,6 juta deklarasi kedatangan penumpang internasional, sementara layanan M-Paspor terus dikembangkan untuk mempermudah pengurusan dokumen perjalanan. Jumlah indeks visa juga berhasil disederhanakan dari 133 menjadi 110 indeks, dengan sejumlah klasifikasi visa tertentu dirampingkan dari 31 jenis menjadi enam jenis. Dari sisi penerimaan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor visa pada semester pertama 2026 mencapai Rp2,815 triliun, meningkat 6,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah fasilitas autogate meningkat dari 108 menjadi 306 unit yang tersebar di bandara internasional, pelabuhan, dan sejumlah pintu perlintasan negara.
Sementara itu, transformasi di bidang pemasyarakatan difokuskan pada penanganan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, peningkatan keamanan, serta penguatan program pembinaan warga binaan. Asep menjelaskan bahwa tingkat kelebihan kapasitas hunian yang berada di kisaran 95 persen pada 2024 telah menurun menjadi sekitar 85 persen pada April 2026. Penanganan dilakukan melalui pemindahan warga binaan, optimalisasi mekanisme pengeluaran narapidana yang memenuhi persyaratan, serta pengembangan kapasitas hunian. Kemenimipas juga melaporkan sekitar 3.000 warga binaan berisiko tinggi telah dipindahkan ke Nusakambangan sebagai bagian dari penguatan keamanan. Di bidang pemberdayaan, sebanyak 12.146 warga binaan terlibat dalam kegiatan ketahanan pangan hingga akhir 2025, dengan pemanfaatan lahan produktif untuk mendukung kegiatan pertanian dan ekonomi.
Meski menunjukkan berbagai capaian, forum bedah buku tersebut juga mengungkap sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Rieke Diah Pitaloka menyoroti masalah kelebihan kapasitas lapas dan administrasi kependudukan warga binaan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh Kemenimipas. Ia mendorong penguatan tata kelola lintas kementerian agar persoalan tersebut dapat ditangani secara lebih terintegrasi. Kantor Staf Presiden turut menyoroti perlunya penyelarasan data, peningkatan kesejahteraan warga binaan yang mengikuti kegiatan produktif, serta penguatan koordinasi antarlembaga. Kemenimipas menegaskan bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi dari forum tersebut akan menjadi bahan untuk melanjutkan transformasi kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.






