Seoul, 18 November 2026 – Pemerintah Metropolitan Seoul, Korea Selatan, menghadapi tekanan keuangan besar akibat kebijakan pembebasan tarif kereta bawah tanah bagi warga lanjut usia berumur 65 tahun ke atas. Kebijakan yang bertujuan memberikan kemudahan mobilitas kepada kelompok lansia tersebut menjadi salah satu penyumbang defisit operasional Seoul Metro. Kerugian tahunan operator transportasi tersebut diperkirakan mencapai 800 miliar won atau sekitar Rp10,94 triliun karena pendapatan tiket tidak mampu menutupi seluruh biaya operasional. Kondisi ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mempertahankan layanan transportasi publik terjangkau sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaannya. Meski menimbulkan beban anggaran cukup besar, kebijakan perjalanan gratis bagi lansia masih dipandang memiliki manfaat sosial yang penting bagi masyarakat Korea Selatan.
Profesor Sekolah Ilmu Perkotaan Internasional Universitas Seoul, Park Hyun, menjelaskan bahwa tarif dasar kereta bawah tanah di Seoul saat ini sebesar 1.550 won atau sekitar Rp21 ribu. Tarif tersebut dinilai masih terlalu rendah untuk menutup keseluruhan biaya pengoperasian jaringan transportasi yang melayani jutaan perjalanan masyarakat setiap harinya. Dalam diskusi bersama delegasi MRT Media Fellowship di Universitas Seoul pada Rabu (18/11), Park menyebut pembebasan tarif bagi warga berusia minimal 65 tahun sebagai salah satu faktor utama yang memperbesar tekanan keuangan Seoul Metro. Namun, defisit Rp10,94 triliun tersebut merupakan kerugian operasional keseluruhan dan bukan semata-mata nilai tiket gratis yang diberikan kepada lansia. Park menilai subsidi transportasi tetap diperlukan karena keberadaan layanan publik yang terjangkau dapat membantu masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan kebutuhan sehari-hari.
Beban keuangan transportasi Seoul semakin besar apabila memperhitungkan subsidi untuk layanan bus yang mencapai sekitar 400 miliar won atau setara Rp5,47 triliun setiap tahun. Dengan demikian, total defisit operasional transportasi bus dan kereta bawah tanah diperkirakan mencapai 1,2 triliun won atau sekitar Rp16,42 triliun per tahun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 2,4 persen dari anggaran tahunan Pemerintah Metropolitan Seoul yang mencapai 50 triliun won. Selain pembebasan tarif untuk lansia, sistem pembayaran transportasi terintegrasi turut memengaruhi kemampuan operator memperoleh pendapatan dari penumpang. Dalam sistem tersebut, masyarakat yang berpindah dari kereta bawah tanah menuju bus tidak perlu membayar tarif dasar baru karena biaya perjalanan dihitung berdasarkan jarak keseluruhan, sehingga pemerintah harus menanggung sebagian kekurangan pendapatan operator.
Park menjelaskan bahwa pembiayaan transportasi publik Seoul melibatkan berbagai pihak dengan mekanisme yang cukup kompleks. Pemerintah pusat memberikan kontribusi sekitar 40 persen terhadap biaya pembangunan infrastruktur transportasi, tetapi dukungan terhadap biaya operasional tidak selalu meningkat setiap tahun. Kerumitan juga muncul karena jaringan kereta bawah tanah di wilayah metropolitan melibatkan sejumlah operator, termasuk Seoul Metro, Korail, Incheon Metro, dan perusahaan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Untuk membantu pembiayaan, sebagian kewajiban juga ditanggung masyarakat melalui mekanisme pembelian obligasi ketika melakukan registrasi kendaraan. Park mengingatkan bahwa besarnya defisit operasional tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah subsidi tunai pemerintah karena sebagian kebutuhan pembiayaan ditangani melalui pinjaman dan mekanisme keuangan lainnya.
Di tengah meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, pemerintah Seoul menghadapi tantangan untuk mempertahankan kebijakan transportasi gratis tanpa memperbesar tekanan terhadap anggaran daerah. Park memperkirakan kebutuhan pembiayaan akan terus bertambah seiring semakin banyaknya masyarakat yang memasuki kelompok usia penerima fasilitas tersebut. Meski demikian, penghapusan kebijakan dinilai sulit dilakukan karena telah menjadi bagian dari perlindungan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada warga lansia. Perdebatan mengenai keberlanjutan program juga mencakup kemungkinan penyesuaian batas usia penerima manfaat serta peningkatan dukungan pemerintah pusat terhadap operator transportasi perkotaan. Pemerintah dan pengelola transportasi diharapkan dapat menemukan keseimbangan antara kemampuan keuangan, kualitas pelayanan, dan perlindungan hak mobilitas masyarakat agar sistem transportasi publik tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.







