newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 18 September 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi pujian Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerjanya selama memimpin Jakarta dengan menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat. Pramono menyampaikan respons tersebut saat ditemui di Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 17 September 2026. Ia memilih tidak memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri setelah Presiden menyebutnya sebagai gubernur yang hebat. Menurut Pramono, masyarakat merupakan pihak yang dapat melihat dan menilai hasil kerja pemerintah daerah secara langsung. Pernyataan singkat tersebut disampaikan sehari setelah Prabowo meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai. Dalam kesempatan itu, Presiden secara terbuka memberikan apresiasi kepada Pramono dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Pujian Prabowo disampaikan ketika memberikan sambutan dalam peresmian LRT Jakarta di Stasiun Manggarai pada Rabu, 16 September 2026. Presiden menyampaikan apresiasi atas pembangunan transportasi publik tersebut sekaligus menyinggung kinerja pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Prabowo mengatakan dirinya mengakui kinerja Pramono meskipun keduanya berasal dari latar belakang partai politik yang berbeda. Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, sedangkan Pramono berasal dari PDI Perjuangan. Presiden juga memberikan ucapan selamat kepada Rano Karno yang mendampingi Pramono sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo menempatkan kerja sama pemerintah pusat dan daerah sebagai hal yang lebih penting daripada perbedaan politik.
Pramono tidak memberikan tanggapan panjang mengenai pujian tersebut. Ia hanya menyatakan bahwa penilaian mengenai kinerjanya sebaiknya diserahkan kepada publik. Sikap tersebut membuat pembahasan kembali diarahkan pada hasil kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelayanan yang dirasakan masyarakat. Penilaian terhadap kepala daerah pada akhirnya dapat dilihat dari pelaksanaan program, kualitas pelayanan publik, penyelesaian persoalan perkotaan, serta kemampuan menjalankan pembangunan. Jakarta sendiri menghadapi berbagai tantangan mulai dari kemacetan, banjir, penyediaan air bersih, perumahan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan transportasi massal. Pemerintah daerah juga harus menjaga koordinasi dengan pemerintah pusat karena banyak proyek strategis di Jakarta melibatkan kewenangan dan pembiayaan lintas pemerintahan.
Dalam sambutannya, Prabowo secara khusus menekankan bahwa perbedaan partai tidak seharusnya menghambat kolaborasi antarpemimpin. Menurut Presiden, dirinya dan Pramono berasal dari partai berbeda serta pernah berada dalam dinamika persaingan politik, tetapi tetap dapat bekerja sama setelah mendapatkan mandat masing-masing. Prabowo menyebut para pemimpin pada akhirnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk melayani masyarakat. Ia juga menilai kerja sama dan sikap saling menghormati diperlukan dalam menjalankan pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks hubungan pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Prabowo berharap pola kerja sama antarpemimpin dapat mendukung pembangunan tanpa menjadikan perbedaan politik sebagai hambatan dalam menjalankan pelayanan publik.
Momentum peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai menjadi salah satu contoh proyek yang mempertemukan kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengembangan transportasi metropolitan. Jalur tersebut memiliki panjang sekitar 12,2 kilometer dan melayani 11 stasiun mulai dari Kelapa Gading hingga Manggarai. Kehadiran jalur tersebut memperluas jaringan transportasi publik sekaligus membuka peluang integrasi dengan moda lain di sejumlah titik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan konektivitas dengan Transjakarta dan Mikrotrans untuk mempermudah perjalanan penumpang dari dan menuju stasiun. Pramono telah memerintahkan agar seluruh titik pemberhentian LRT mendapatkan dukungan angkutan pengumpan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Integrasi antarmoda menjadi bagian penting agar pembangunan infrastruktur rel dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
Selain pembangunan transportasi, Prabowo dalam acara tersebut turut menyinggung kondisi perekonomian Jakarta. Presiden merujuk laporan Pramono mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan investasi di wilayah DKI Jakarta. Prabowo menilai perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menjaga aktivitas ekonomi. Jakarta memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa sehingga perubahan kondisi ekonomi di wilayah ini mempunyai keterkaitan dengan perekonomian nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya juga menyampaikan bahwa realisasi investasi menjadi salah satu indikator yang menunjukkan aktivitas ekonomi tetap berkembang. Pemerintah daerah berupaya menjaga iklim investasi sekaligus melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Hubungan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI memiliki peran penting karena sejumlah persoalan Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya dalam batas administratif provinsi. Transportasi Jabodetabek, pengendalian banjir, pengelolaan kawasan pesisir, pasokan air, hingga pembangunan infrastruktur membutuhkan koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah sekitar, dan badan usaha terkait. Kondisi tersebut membuat komunikasi antara Presiden dan Gubernur DKI menjadi salah satu unsur dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan. Perbedaan latar belakang politik tidak mengubah pembagian kewenangan maupun kebutuhan koordinasi antarpemerintahan. Pernyataan Prabowo saat peresmian LRT memperlihatkan bahwa pemerintah pusat ingin menempatkan kerja sama sebagai dasar hubungan tersebut. Pramono sendiri dalam berbagai agenda pemerintahannya juga menekankan penyelesaian program melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Pramono dan Rano Karno memimpin Jakarta dengan sejumlah agenda yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Pengembangan transportasi umum menjadi salah satu bidang yang terus diperluas melalui LRT, MRT, Transjakarta, Mikrotrans, dan integrasi dengan jaringan kereta komuter. Pada saat bersamaan, pemerintah daerah menghadapi kebutuhan memperbaiki kawasan publik, menata jaringan utilitas, memperkuat layanan air perpipaan, serta menangani persoalan lingkungan. Kompleksitas tersebut membuat kinerja pemerintah daerah tidak dapat diukur hanya melalui satu proyek. Setiap program membutuhkan kesinambungan antara pembangunan fisik, pengelolaan anggaran, kualitas pelayanan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Karena itu, pernyataan Pramono yang menyerahkan penilaian kepada publik menempatkan hasil kerja sebagai dasar utama untuk menilai pemerintahannya.
Pujian Prabowo juga muncul ketika hubungan pemerintah pusat dan Pemprov DKI menjadi perhatian dalam sejumlah proyek pembangunan. Presiden dalam sambutannya tidak hanya memberikan apresiasi personal, tetapi juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pesan mengenai kolaborasi lintas partai. Ia mendorong para pemimpin untuk tetap bekerja dan mengutamakan kepentingan masyarakat setelah proses politik selesai. Menurut Prabowo, pemimpin yang mendapatkan mandat melalui pemilihan umum memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas bagi masyarakat. Ia mengaitkan kerja sama tersebut dengan optimisme terhadap pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa hubungan kelembagaan pusat dan daerah tetap diperlukan meskipun kepala pemerintahan berasal dari kekuatan politik berbeda.
Respons Pramono yang menyerahkan penilaian kepada masyarakat membuat pujian Presiden tidak berkembang menjadi penilaian politik dari dirinya sendiri. Fokus pemerintah daerah tetap berada pada penyelesaian berbagai program yang sedang berjalan di Jakarta. Dalam konteks pemerintahan, apresiasi dari pemerintah pusat dapat menjadi bagian dari hubungan kerja, sementara ukuran keberhasilan tetap dapat dilihat melalui hasil kebijakan dan pelayanan yang diterima warga. Jakarta masih mempunyai berbagai agenda pembangunan yang membutuhkan kerja sama lintas lembaga dan kesinambungan dalam beberapa tahun mendatang. Pengembangan transportasi massal, peningkatan investasi, pengendalian persoalan lingkungan, dan pelayanan dasar akan terus menjadi bagian dari pekerjaan pemerintah provinsi. Pramono memilih menempatkan masyarakat sebagai pihak yang menentukan bagaimana kinerjanya dinilai selama menjalankan mandat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
